Jakarta, SergapTKP
Terdakwa kasus dugaan korupsi dalam penggunaan frekuensi radio 2,1 GHz melalui jaringan 3G/ High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) milik PT Indosat Tbk yang dilakukan Indosat Mega Media (IM2), Indar Atmanto tertunduk lesu. Dalam sidang perdana, dia didakwa hukuman pidana dengan ancaman hukuman maksimal selama 20 tahun penjara.
Indar didakwa dengan dakwaan berlapis yaitu dakwaan primair dalam pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) dan (3) Undang Undang Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20/2001 tentang perubahan UU Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Selain itu, mantan Direktur IM2 tersebut juga didakwa dengan dakwaan subsidair, pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) dan (3) UU Nomor 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
"Terdakwa Indar Atmanto turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara," papar Koordinator Jaksa Penuntut Umum (JPU), Fadil Zumhana saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (14/1).
Dalam dakwaan, Jaksa memaparkan PT IM2 selaku penyelenggara jasa telekomunikasi dalam melaksanakan kegiatannya hanya dapat menggunakan jaringan tetap tertutup sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20/2001 tentang penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.
Namun untuk meningkatkan jumlah pelanggan dan mutu pelayanan jasa akses internet, PT IM2 bekerjasama dengan PT Indosat Tbk untuk menggunakan frekuensi 3G milik PT Indosat Tbk. Sedangkan PT Indosat Tbk memperoleh izin penyelenggaraan jaringan bergerak seluler pita frekuensi 1950-1955 MHz berpasangan dengan 2140-2145 MHz setelah dinyatakan pemenang seleksi penyelenggara jaringan bergerak seluler IMT-2000 pada pita frekuensi radio 2,1 GHz.
"PT Indosat Tbk tidak dapat mengalihkan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler IMT-2000 pada pita frekuensi radio 2,1 GHz berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor102/KEP/M.Kominfo/10/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT Indosat Tbk," sambung jaksa.
Jaksa mengungkapkan, untuk menghindari kewajiban PT IM2 membayar Up Front Fee dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) pita frekuensi radio kepada negara, PT IM2 dianggap seolah-olah melakukan kerjasama penggunaan jaringan untuk akses internet broadband dengan PT Indosat Tbk.
Tetapi, pada kenyataannya kerjasama ini justru melawan hukum dalam penggunaan frekuensi 2,1 GHz.
Perjanjian kerjasama antara PT Indosat Tbk dengan PT IM2 tentang akses internet broadband melalui jaringan 3G/HSDPA tertanggal 24 November 2006 yang ditandatangani terdakwa Indar Atmanto yang saat itu sebagai Dirut PT IM2 dan Kaizad B Heerjee selaku Wakil Dirut PT Indosat Tbk.
Pada pokoknya, kerjasama itu PT Indosat Tbk dan PT IM2 menyepakati perjanjian dilaksanakan dalam lingkup kerjasama penyediaan jasa akses internet broadband yang diselenggarakan IM2.
Perjanjian kerjasama ini diamandemen sebanyak tiga kali. Pertama pada 4 Juni 2007 yang ditandatangani Indar Atmanto dan Kaizad B Heerjee dan amandemen kedua pada 15 September 2008 oleh dua pihak yang sama.
Amandemen ketiga pada 9 Juli 2010 yang ditandatangani terdakwa dengan Laszlo Barta sebagai Direktur dan CCO PT Indosat Tbk.
Adanya kerjasama yang erat antara PT IM2 dengan PT Indosat TBK dalam dua periode dengan Dirut yaitu Johnny Swandy Sjam dan Harry Sasongko, maka PT IM2 mendapatkan fasilitas untuk menggunakan voucher isi ulang milik PT Indosat Tbk untuk layanan internet prabayar IM2 sebagaimana dalam perjanjian kerjasama tersebut.
"Bahwa terdakwa selaku Dirut PT IM2 telah menggunakan frekuensi 2,1 GHz yang merupakan frekuensi primair dan eksklusif, akan tetapi dalam menggunakan frekuensi 2,1 GHz tanpa melalui proses lelang yang bertentangan dengan pasal 2 ayat (2) Permenkominfo Nomor 7/2006," papar JPU.
Jaksa juga mengungkap bahwa dalam menggunakan pita frekuensi 2,1 GHz, IM2tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dan bertentangan dengan pasal 4 Permenkominfo Nomor 7/2006. PT IM2 dan PT Indosat Tbk telah menggunakanpita frekuensi 2,1 GHz milik Indosat yang bertentangan dengan pasal 30 PP Nomor 53/2000.
Terdakwa dalam kasus ini bersama-sama dengan Kaizad B Heerjee, Johnny Swandy Sjam dan Harry Sasongko telah menggunakan bersama frekuensi radio tanpa mendapatkan penetapan dari menteri yang bertentangan dengan pasal 14 PP Nomor 53/2000 tentang penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit juncto pasal 30 PP nomor 53/2000.
Akibat perbuatan itu, pihak IM2 telah mendapatkan keuntungan atau penambahan penghasilan untuk PT IM2 atau setidaknya telah memperkaya PT IM2 maupun PT Indosat Tbk dengan jumlah total Rp 1,4 triliun.
"Atas penggunaan pita frekuensi radio namun PT IM2 tidak membayarkan Up Front Fee yang pembayarannya dilakukan satu kali di muka untuk masa laku izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio selama 10 tahun, Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 9 November 2012, merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,3 triliun," papar Jaksa.
Sidang perdana Indar ini diwarnai dengan unjukrasa ratusan pegawainya yang merasa dunia telekomunikasi telah dikriminalisasi oleh Kejaksaan Agung yang dianggap salah menafsirkan peraturan perundang-undangan. Mereka menuntut Presiden melihat adanya perbedaan pandangan antara Kejaksaan Agung dan Menkominfo yang justru tidak menyalahkan IM2. (Sumber: jpnn)
